Kayong Utara, Kalbar|kibaunews.com —Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam lima tahun terakhir mendapat kritik sorotan tajam terkait kegagalan dalam pembangunan daerah. Dua tokoh masyarakat setempat menyampaikan pandangannya bahwa banyak aspek yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah daerah.
Salah satu tokoh yang turut memberikan sorotan adalah Suharto HAS. Ia menyoroti dugaan alih fungsi lahan LP2B di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, yang diduga dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pihak yang memiliki kekuasaan di perusahaan.
“Dalam setiap kegiatan pembangunan, tentunya ada proses dan mekanisme yang harus diikuti, dan penting adanya pengawasan, salah satunya dari anggota legislatif (DPRD). Pengawasan ini adalah kunci kesuksesan pembangunan daerah,” ungkap Suharto pada Selasa (31/12/2024).
Suharto melanjutkan, bahwa kelemahan dalam pengawasan berpotensi menimbulkan kerugian negara, yang pada akhirnya akan dibawa ke ranah hukum. Ia juga menilai bahwa proses pengawasan yang ada selama ini terlihat hanya bersifat seremonial dan tidak efektif.
Sebagai contoh, Suharto menyebutkan pembangunan saluran irigasi dan pintu klip di lahan LP2B yang menghabiskan anggaran negara yang besar namun tidak memberikan manfaat yang maksimal, dengan lahan tersebut malah dijadikan kebun kelapa sawit oleh para pengusaha.
“Proyek ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menanam kelapa sawit, sementara pihak pengawasan terkesan tidak peduli dan malah disibukkan dengan urusan lain,” ujarnya. Ia pun menyayangkan sikap beberapa oknum yang menganggap alih fungsi lahan sebagai masalah yang tidak serius.
Suharto juga menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengeluaran Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.609/MENLHK/2015, yang menyetujui perubahan tersebut.
