Kayong Utara, Kalbar|kibaunews.com – Rencana pembangunan smelter bauksit di Kepulauan Karimata kini memicu protes keras dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Kecamatan Pulau Maya. Keresahan ini muncul lantaran kurangnya sosialisasi yang memadai serta ketidaktransparanan dalam proses perencanaan proyek tersebut. Masyarakat menilai proyek smelter dapat mengancam kelangsungan hidup mereka dan merusak ekosistem pesisir.
Nelayan yang bergantung hidup dari laut, terutama di lima desa yang ada di Kecamatan Pulau Maya, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara (KKU). Mereka menginginkan agar pembangunan proyek smelter segera dihentikan sebelum berdampak lebih jauh terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kayong Utara, Kasrin, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada berbagai instansi terkait sebagai bentuk protes terhadap proyek smelter yang dinilai berpotensi merusak lingkungan hidup. “Kami tidak bisa tinggal diam karena sebagian besar masyarakat di lima desa ini bergantung hidup dari laut. Pembangunan smelter ini bisa mengancam ekosistem yang menjadi sumber mata pencaharian kami,” ungkap Kasrin dalam wawancara di Tanjung Satai, Sabtu (18/01/2025).
Selain itu, Kasrin menambahkan bahwa surat yang dikirimkan pada 19 Desember 2024 lalu bertujuan agar dilakukan audiensi dengan DPRD KKU untuk mencari solusi atas permasalahan ini. “Kami sudah mengirimkan surat kepada DPRD agar ada audiensi terkait masalah ini. Kami juga sudah sepakat untuk melakukan sosialisasi di Kantor Camat Pulau Maya sebagai langkah awal sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Kasrin.
Menurut Kasrin, meski masyarakat tidak menentang investasi atau pembangunan, mereka menuntut agar proyek tersebut tidak merusak kelangsungan hidup mereka dan generasi mendatang. “Kami tidak menentang pembangunan atau investasi. Namun, jangan sampai pembangunan ini merusak masa depan dan keberlangsungan hidup anak cucu kami,” tegasnya.
Selain nelayan di Pulau Maya, masyarakat Desa Padang di Kecamatan Kepulauan Karimata juga mengungkapkan kekhawatirannya. Mereka khawatir proyek smelter akan berdampak negatif pada ekosistem laut yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. “Pembangunan smelter ini berpotensi merusak terumbu karang dan habitat penyu hijau serta penyu sisik di cagar alam laut Kepulauan Karimata. Kami khawatir limbah dari pabrik dapat mencemari laut dan mengancam keberlangsungan hidup mahluk laut yang ada di cagar alam tersebut,” kata seorang warga Desa Padang melalui pesan WhatsApp.
Warga lainnya, Wandi, menyampaikan bahwa meskipun mereka mendukung pembangunan di kawasan tertinggal, mereka berharap ada jaminan bahwa lingkungan, terutama cagar alam laut, tetap terlindungi. “Kami berharap pihak investor dapat menjamin bahwa limbah dari smelter tidak merusak lingkungan alam laut dan tidak mencemari pesisir. Jika pembangunan smelter ini berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan kami, kami juga berharap ada kompensasi yang memadai,” ujar Wandi, yang juga aktif dalam pelestarian cagar alam.
Kekhawatiran masyarakat ini menyoroti pentingnya transparansi, keterlibatan masyarakat, dan evaluasi lingkungan yang lebih mendalam sebelum melanjutkan pembangunan proyek smelter bauksit di Kepulauan Karimata.
Masyarakat berharap, dengan adanya evaluasi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pihak terkait dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk melindungi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian alam.
Penulis: Vr//PWK
Sumber: DPC HNSI dan Warga
Kibaunews/Pembangunan Smelter Bauksit di Kepulauan Karimata, Masyarakat Nelayan Protes
