Ketapang,Kalbar |kibaunews.com-Bupati Ketapang yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Dedy Shopiardi, S.STP, menghadiri Forum Konsultasi Publik untuk pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2026, yang berlangsung pada Selasa (7/01/2025) di Hotel Grandzuri Ketapang.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pj. Sekda, Bupati Ketapang menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, menggali kebutuhan serta permasalahan yang ada, serta memanfaatkan potensi daerah untuk memaksimalkan hasil pembangunan. “Partisipasi masyarakat sangat vital dalam perencanaan pembangunan karena memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan,” ungkap Bupati.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD dengan tema “Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah”. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan menjawab tantangan serta isu-isu pembangunan yang ada di Ketapang.
Bupati berharap seluruh pelaku pembangunan yang hadir dapat memberikan kontribusi maksimal melalui forum ini, agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ketapang, Harto, SE, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan rencana pembangunan tahunan. “Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan RKPD yang disusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah terpilih,” katanya.
Sebanyak 101 peserta hadir dalam forum ini, yang terdiri dari unsur perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta instansi vertikal dan BUMN/BUMD. Harto juga menambahkan bahwa perencanaan ini disesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang terpilih, serta mengintegrasikan RPJMD 2021-2026 dan prioritas nasional.
