Ketapang, Kalbar|kibaunews.com – Sejumlah proyek yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ketapang mendapat perhatian publik, menyusul adanya indikasi ketidakwajaran dalam anggaran yang digunakan.
Hal ini diungkapkan oleh Suryadi, perwakilan dari LSM Peduli Kayong Ketapang, yang mencatat bahwa Dinas Kominfo memperoleh dana dari anggaran APBD perubahan tahun 2024. Berdasarkan laporan mengenai pengadaan barang dan jasa di tahun 2024, banyak anggaran kegiatan yang mencurigakan, dengan nilai mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Total anggaran yang dialokasikan untuk 26 proyek di Dinas Kominfo tersebut mencapai lebih dari Rp 5 miliar.
“Temuan ini kami dapatkan dari dokumen yang telah direalisasikan. Angkanya lebih dari Rp 5 miliar. Kami menduga adanya kolusi antara pihak yang mengelola anggaran dengan penyedia atau pelaksana,” kata Suryadi dari LSM Peduli Kayong Ketapang pada Senin (06/01/2025).
Berikut adalah daftar kegiatan yang dianggap mencurigakan oleh LSM:
1. Pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo Ketapang, senilai Rp 40 juta.
2. Iklan elektronik, Rp 300 juta.
3. Berita elektronik, Rp 50 juta.
4. Penyusunan kajian akademik penghitungan penghasilan tetap pengelolaan penyiaran publik lokal Radio Kabupaten Ketapang, Rp 50 juta.
5. Pemeliharaan gedung Radio Kabupaten Ketapang, Rp 20 juta.
6. Pengadaan peralatan komputer dan sejenisnya, Rp 80 juta.
7. Pembelian laptop dan lensa, Rp 50 juta.
8. Peralatan jaringan intranet pemerintah, Rp 100 juta.
9. Biaya internet, Rp 850 juta.
10. Desain engineering detail (DED) jaringan intranet pemerintah, Rp 225 juta.
11. Jasa pemeliharaan jaringan internet untuk proyek strategis daerah, Rp 100 juta.
12. Pemeliharaan perangkat jaringan intranet pemerintah, Rp 195 juta.
13. Pemeliharaan perangkat CCTV, Rp 100 juta.
14. Pengembangan perangkat CCTV, Rp 155 juta.
15. Perangkat internet mobile, Rp 90 juta.
16. Review arsitektur SPBE, Rp 130 juta.
17. Pengadaan perangkat pendukung pusat data, Rp 100 juta.
18. Pengadaan vidiotron outdoor, Rp 1,065 miliar.
19. Perangkat pendukung video conference, Rp 265 juta.
20. Lisensi cloud mesin fingerprint, Rp 90 juta.
21. Sistem call center 112, Rp 200 juta.
22. Early warning system untuk smart city, Rp 200 juta.
23. Sistem pendukung smart village, Rp 184 juta.
24. Sistem pelacakan call center 112, Rp 200 juta.
25. Peralatan komputer untuk statistik sektoral, Rp 105 juta.
26. Perangkat komputer untuk pengamanan informasi dan persandian, Rp 84,779 juta.
Selain anggaran di atas, Suryadi juga mencatat adanya indikasi penyimpangan dalam anggaran rutin, khususnya pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas yang diperkirakan mencapai Rp 150 juta.
