Ketapang,Kalbar|kibaunews.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, menjadi sorotan setelah memberikan respons emosional kepada wartawan yang berusaha mengkonfirmasi terkait dugaan masalah yang terjadi di RSUD Agoesdjam Ketapang. Sikap defensif dr. Feria mencuat saat tim media mencoba menggali informasi mengenai kegagalan tender proyek pembangunan ruang bersalin di rumah sakit tersebut, yang sempat dianggarkan melalui APBD Ketapang 2024 dengan nilai pagu sebesar 9 miliar rupiah.
Proyek yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut gagal terlaksana, padahal dr. Feria kala itu menjabat sebagai Direktur RSUD Agoesdjam. Saat ditanya oleh wartawan terkait masalah ini, dr. Feria membantah segala tuduhan yang dialamatkan padanya dan bahkan menantang para jurnalis untuk membuktikan kesalahannya.
Berbagi dengan Sesama, Lanal Ketapang Bagi Takjil kepada Pengendara yang Melintas dilanjutkan Buka Puasa Bersama
Sikap defensif dr. Feria semakin terlihat di tengah beredarnya berbagai laporan yang menyebutkan adanya dugaan permasalahan lain yang terjadi di RSUD, seperti pembagian hasil jasa layanan umum dan BPJS yang tidak transparan. Beberapa sumber juga mengungkapkan adanya proyek yang mangkrak dan dugaan pemotongan yang merugikan tenaga kesehatan (nakes).
Selain itu, dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di RSUD juga menjadi sorotan. Kasus ini pun telah mendapat perhatian dari aparat penegak hukum (APH) yang diminta untuk menyelidiki dan mengusut tuntas masalah tersebut. Namun, ketika jurnalis berusaha mengonfirmasi informasi ini, kepala dinas justru menunjukkan sikap tidak bersahabat, bahkan memarahi wartawan yang hadir.
“Saya tidak pernah berbuat salah. Semua tuduhan itu tidak benar. Silakan buktikan kalau saya bersalah!” ujar dr. Feria dengan nada tinggi, memicu ketegangan dalam pertemuan tersebut.
Sikap dr. Feria yang terkesan emosional ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk aktivis transparansi dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai bahwa seorang pejabat publik seharusnya memberikan klarifikasi yang didasari oleh data dan fakta, bukan kemarahan yang dapat menimbulkan kesan defensif.
HUT Ke-607 Ketapang: Infrastruktur dan Masalah Sosial
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait kelanjutan penyelidikan atas dugaan kasus ini. Namun, peristiwa ini tetap menjadi perhatian publik, khususnya terkait isu transparansi dan akuntabilitas pejabat di sektor kesehatan.
Tim redaksi terus berupaya mengumpulkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak yang terkait, untuk menghindari berkembangnya opini liar di masyarakat.
Tim PWK
