Foto : Kantor Dinas Kominfo Ketapang/Suarakayong.id
Ketapang,Kalbar|kibaunews.com – Sorotan tajam masyarakat dan media mengenai alokasi anggaran APBD-P yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ketapang yang dinilai fantastis, terus mencuat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan potensi adanya dugaan kolusi antara pengelola anggaran dan penyedia atau pelaksana proyek.
Seperti diungkapkan oleh Suryadi, perwakilan dari LSM Peduli Kayong Ketapang, yang mencatat bahwa Dinas Kominfo memperoleh dana dari anggaran APBD perubahan tahun 2024. Berdasarkan laporan mengenai pengadaan barang dan jasa di tahun 2024, banyak anggaran kegiatan yang mencurigakan, dengan nilai mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Total anggaran yang dialokasikan untuk 26 proyek di Dinas Kominfo tersebut mencapai lebih dari Rp 5 miliar.
“Temuan ini kami dapatkan dari dokumen yang telah direalisasikan. Angkanya lebih dari Rp 5 miliar. Kami menduga adanya kolusi antara pihak yang mengelola anggaran dengan penyedia atau pelaksana,” kata Suryadi dari LSM Peduli Kayong Ketapang pada Senin (06/01/2025).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Doni Andriawan, S.STP., M.E., melalui sejumlah media,Doni menegaskan bahwa semua pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2024 telah dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Saya memastikan bahwa penggunaan anggaran ini terealisasi dengan baik dan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” ungkap Doni seperti dikutip dari sejumlah media.
Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Ketapang berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan berdaya saing guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta visi dan misi Kepala Daerah. Ia juga menekankan bahwa alokasi anggaran yang telah disusun bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Ketapang.
“Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Ketapang,” pungkasnya.
Tim PWK/dikutip dari berbagai Media