Oleh :Renanda
Apakah Pemerintahan Sekarang Sudah Sesuai dengan Pancasila?
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila seharusnya tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan.
Namun, banyak yang berpendapat bahwa dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila oleh pemerintahan Indonesia masih dapat ditingkatkan. Misalnya, dalam hal keadilan sosial, masih banyak ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Aspek kerakyatan dan demokrasi juga terkadang terhambat oleh praktik politik yang tidak transparan dan peran oligarki yang kuat.
“Satu negeri hancur karena infiltrasi dari luar. Negeri ini oligarki sempurna di semua sektor, sektor politik sosial. Negeri ini di ambang kehancuran dan perlu penyelamatan dari oligarki,” kata anggota DPR periode 2009-2014, Nursuhud, dalam focus group discussion (FGD) ‘Membangun Poros Politik Anti-Oligarki’ yang diadakan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) di Jakarta, pada Senin (27/9).
Di dalam sistem oligarki yang semakin marak di negeri ini, dampaknya sangat negatif, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Kesulitan ekonomi dan ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan adalah sebagian dari dampak yang dirasakan. Selain itu, oligarki yang berkuasa menyebabkan kehidupan rakyat semakin sengsara.
Ancaman lain dari oligarki adalah ketika kekuatan ini mengintervensi proses politik, sehingga hak partisipasi warga negara menjadi terabaikan. Masuknya oligarki dalam hasil proses politik juga berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa depan. Hal ini tentu akan berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh negara.
Namun, di sisi lain, ada juga kemajuan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Beberapa kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan pluralisme mulai terlihat. Pemerintah juga berusaha meningkatkan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
Kesimpulannya, meskipun ada langkah positif, penerapan Pancasila dalam pemerintahan Indonesia masih perlu diperkuat untuk menciptakan negara yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Hal ini bisa terwujud jika sistem pemerintahan yang diterapkan benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga didukung oleh penerapan syariat Islam yang tepat.
Pemerintahan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung lima sila yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ada beberapa kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan kebijakan yang mendukung pluralisme, implementasinya masih jauh dari sempurna.
Ketimpangan sosial dan ekonomi masih terjadi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, aspek demokrasi dan kerakyatan terkadang terhambat oleh praktik politik yang kurang transparan dan pengaruh oligarki yang kuat. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, terutama melalui pendidikan kewarganegaraan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat langkah positif, penerapan Pancasila dalam pemerintahan Indonesia saat ini perlu lebih diperkuat agar sesuai dengan cita-cita bangsa yang adil dan sejahtera.
Oligarki di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis. Kelompok-kelompok elit yang memiliki kontrol atas kekayaan dan kekuasaan sering kali menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki kondisi ini melalui reformasi dan kebijakan pro-rakyat, ketimpangan antara elit dan masyarakat umum masih terasa signifikan. Untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan sistem yang lebih inklusif, sehingga Pancasila sebagai dasar negara dapat terwujud dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Daftar Pustaka
Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Lensa, 15(1), 62–64. Diambil dari https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6
Siti Aminah. https://www.trenopini.com/2020/10/demokrasi-melahirkan-rezim-oligarki.html
Ahmad Khozinudin, S.H. https://www.facebook.com/share/p/w7xdezqVNUi4nWwB/
Wahyudi al Maroky. https://www.facebook.com/share/p/ojvi1ZPyB1KA9PwT/
