KETAPANG – Masalah di SPBN Nomor Pendaftaran 68.788.09 yang berlokasi di Desa Sukabaru, Kecamatan Benua kayong Kabupaten Ketapang, seolah tak ada habisnya. Setelah sebelumnya viral karena dugaan penyaluran BBM bersubsidi ke lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI), kini manajemen tempat pengisian bahan bakar tersebut kembali tersandung masalah besar. Kali ini menyangkut dugaan penggelapan uang ratusan juta rupiah milik masyarakat dan kelompok nelayan yang membutuhkan pasokan solar.
Keresahan warga mulai mencuat ke permukaan ketika janji tambahan kuota BBM yang diiming-imingkan tak kunjung datang, padahal uang patungan sudah disetorkan Bernilai Ratusan juta Rupiah
Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media, kronologi bermula saat para nelayan dan warga sekitar berbondong-bondong datang ke SPBN untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar guna melaut. Namun, pasokan yang tersedia dirasa kurang mencukupi. Pihak manajemen kemudian memberikan jalan keluar, namun dengan syarat: warga harus menyetor uang tambahan untuk keperluan penambahan kuota pembelian ke Pertamina.
Dalih “tambah kuota” inilah yang menjadi alasan utama pengumpulan dana. Warga percaya sepenuhnya karena informasi tersebut disampaikan atas nama pimpinan. Seorang warga yang merasa dirugikan sekaligus korban penipuan, dengan tegas menyampaikan pengakuannya kepada awak media, lengkap dengan data nama-nama warga yang sudah menyetor uang.
“Kalau mau nambah minyak disuroh Oon lewat Syarif tu bang. Kami patungan nambah kuota. Bukan kecik bang ini, dana nye yang udah setor ke Syarif,” ungkap warga tersebut sembari menunjukkan daftar penyetoran dana.
Namun, harapan warga pupus sudah. Uang tunai yang dikumpulkan mencapai ratusan juta rupiah dan sudah diserahkan kepada Syarif – tenaga administrasi di SPBN tersebut – ternyata tidak berujung pada bertambahnya jatah minyak. Sebaliknya, kabar yang diterima warga justru mengejutkan: Syarif tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya oleh Manajemen SPBN.
Kini, uang ratusan juta itu raib tak bertuan. Warga bingung harus menagih kepada siapa. Keyakinan warga sangat kuat: mereka tidak akan pernah menyerahkan uang sepeser pun jika bukan karena arahan langsung dari Manajer SPBN yang akrab disapa Oon.
Menanggapi keributan ini, awak media pun berupaya mengonfirmasi langsung kepada Oon selaku pimpinan di tempat tersebut. Melalui sambungan telp seluler , Oon membantah keras tuduhan bahwa ia pernah memerintahkan pengumpulan uang. Ia justru menuduh Syarif bertindak sendiri dan menggelapkan uang milik SPBN.
“Ndak benar bang semue tu. Saye dah cek, saye dak pernah perintahkan Syarif untuk kumpulkan dana. Yang benar Syarif ni menggelapkan dana SPBN. Nah, saye meminta ganti itu karne nanti SPBN ni bakal sangsot. Nah, Syarif ni mungkin bertindak sendiri mengatasnamekan saye ngumpulkan duit tu untuk menutupi kerugian SPBN,” tegas Oon membela diri.
Terkait jumlah uang yang hilang, Oon juga memberikan angka yang berbeda dengan versi warga. Ia menegaskan nilai kerugian tidak sebesar yang beredar di masyarakat.
“Nilai nye ndak besak bang. Yang paling besak tu 100 juta. Kalau yang 150 juta dak ade bang,” tambah Oon lagi.
Pernyataan yang saling bertolak belakang ini justru memunculkan tanda tanya besar di benak publik. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang staf biasa berani mengumpulkan uang ratusan juta dari warga jika tidak ada restu atau arahan dari pimpinan? Dugaan adanya “permainan” atau skenario yang disusun berdua semakin kuat, apalagi peristiwa pengumpulan uang itu diikuti dengan pemberhentian sepihak terhadap Syarif.
Kasus ini semakin pelik karena berkaitan erat dengan isu lama yang belum tuntas, yaitu dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diduga dialirkan ke lokasi PETI, sementara warga yang berhak justru sering mengalami kelangkaan.
Melihat fakta yang saling silang dan kerugian yang dialami masyarakat, publik Desa Sei Kinjil dan Desa Sukabaru kini berharap aparat penegak hukum segera turun tangan. Masyarakat mendesak kepolisian dan pihak berwenang untuk mengusut tuntas ke mana aliran dana ratusan juta itu pergi, siapa yang benar bertanggung jawab, sekaligus menelusuri dugaan penyalahgunaan pasokan BBM yang selama ini terjadi.
Pihak HISWANA MIGAS juga diminta untuk tidak tinggal diam, memperketat pengawasan, dan memastikan agar kelangkaan BBM tidak lagi terjadi, sekaligus memastikan pasokan minyak bersubsidi benar-benar dinikmati oleh rakyat kecil, bukan dialirkan ke tambang ilegal.
Sumber : FJR, JK
