KETAPANG – Proses seleksi terbuka atau yang dikenal dengan istilah “Lelang Jabatan” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, seharusnya menjadi momentum untuk mendapatkan pemimpin birokrasi yang profesional. Mekanisme ini diterapkan untuk mengisi posisi strategis, khususnya pada Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon II, di mana para kandidat diharapkan bersaing secara sehat, transparan, dan murni berdasarkan kemampuan manajerial serta teknis.
Secara aturan, tahapan seleksi ini dirancang cukup ketat. Mulai dari administrasi, penulisan makalah, assesment, hingga wawancara, semuanya dilakukan untuk menyaring calon terbaik. Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa orang yang duduk di kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) adalah sosok yang kapabel dan memiliki track record yang jelas.
Namun, realita yang terjadi di lapangan seringkali berbanding terbalik dengan prosedur yang tertulis. Banyak kalangan, baik dari internal birokrasi maupun pengamat, menilai bahwa proses seleksi yang terlihat rumit dan berbiaya tersebut di Kabupaten Ketapang sering kali hanya berhenti sebagai formalitas belaka.
Jabatan Sudah “Dicadangkan” Sebelum Seleksi Dimulai
Fakta di lapangan sering memperlihatkan bahwa posisi-posisi strategis di OPD Kabupaten Ketapang sebenarnya sudah memiliki “pemilik” atau calon kuat bahkan sebelum tahapan seleksi dibuka secara resmi. Keputusan akhir dinilai lebih banyak ditentukan oleh kebijakan atau keinginan pribadi dari Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
Hal ini bukan tanpa alasan. Jabatan Tinggi Pratama di pemerintahan daerah, termasuk di Ketapang, sering kali memiliki nuansa politik yang sangat kental. Posisi tersebut sering dianggap sebagai bentuk apresiasi atau “imbalan” bagi mereka yang memiliki loyalitas tinggi dan berjasa besar dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya.
Akibatnya, meskipun secara administrasi ada banyak kandidat yang mendaftar dan mengikuti serangkaian tes dengan sangat serius, pada akhirnya yang terpilih adalah sosok yang memang sudah diarahkan atau diinginkan oleh elit politik daerah tersebut. Proses seleksi yang seharusnya objektif akhirnya hanya menjadi alat untuk melegalkan pilihan politik yang sudah ditentukan sebelumnya.
Dampak Buruk dan Kerugian yang Ditimbulkan
Praktik yang menjadikan lelang jabatan sekadar formalitas ini membawa dampak negatif yang cukup luas bagi roda pemerintahan dan pelayanan publik di Ketapang:
1.Menurunkan Kinerja Birokrasi
Jika yang dipilih bukan berdasarkan kompetensi melainkan kedekatan politik, maka kualitas kepemimpinan menjadi diragukan. Pejabat yang kurang memiliki keahlian teknis akan kesulitan memimpin OPD, mengambil keputusan strategis, serta menyelesaikan masalah yang kompleks. Hal ini berpotensi membuat birokrasi di Ketapang menjadi lambat dan tidak efektif.
2. Hilangnya Motivasi ASN Profesional
Bagi ASN lain yang bekerja keras dan berprestasi, melihat fenomena ini tentu menjadi pukulan telak. Mereka akan merasa bahwa karir di Pemkab Ketapang tidak ditentukan oleh kerja keras, melainkan oleh “siapa yang dikenal” atau “siapa yang berjasa di Pilkada“. Akibatnya, semangat kerja menurun dan banyak potensi terbaik justru menjadi apatis.
3. Membuka Celah Praktik KKN
Sistem yang tidak transparan dan penuh intervensi politik sangat rawan disusupi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika posisi didapatkan karena “hutang budi” politik, seringkali kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.
4. Pelayanan Masyarakat Terganggu
Pada akhirnya, masyarakat Ketapanglah yang paling dirugikan. Pelayanan publik yang seharusnya cepat dan mudah bisa menjadi terhambat karena pemimpinnya tidak tepat di posisinya, serta program-program pembangunan daerah tidak berjalan maksimal
Seharusnya, dalam menentukan pemimpin birokrasi di Kabupaten Ketapang, aspek-aspek fundamental seperti kapabilitas, integritas, dan profesionalisme yang menjadi penentu utama, bukanlah siapa yang paling banyak membantu kampanye atau siapa yang dianggap “orang dalam“.
Birokrasi yang baik membutuhkan pemimpin yang paham teknis pekerjaan dan mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat Kalbar khususnya Ketapang, bukan hanya loyalitas kepada individu atau kelompok politik tertentu.
Harapannya, panitia seleksi dapat benar-benar menjaga kemandiriannya dan mengambil keputusan berdasarkan merit system atau sistem prestasi, sehingga jabatan-jabatan penting tersebut benar-benar diisi oleh orang-orang terbaik yang mampu membawa perubahan bagi daerah.
Namun saat ini setelah pengumuman Hasil Akhir Seleksi keluar dengan NOMOR: 23 /PANSEL-JPTP/2026. Masyarakat Kembali pada titik keraguan nya tentang kemandirian dalam memberikan penilaian kepada peserta seleksi,
Sedangkan yang menjadi acuan terhadap penentuan siapa yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, kepala daerah tetap mengacu pada 3 peringkat teratas.
Mari kita tunggu siapa yang akan di “lantik” dan siapa lagi yang akan menelan kekecewaan terhadap lelang jabatan ini
Red: F, M, R
