Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam dan memperluas penyidikan terhadap kasus dugaan suap dalam pelaksanaan proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.
Langkah terbaru dilakukan pada Senin, 27 April 2026, di mana penyidik KPK memeriksa Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, Robby Kurniawan, sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mengungkap jaringan dan aliran dana dalam perkara suap yang melibatkan proyek bernilai total triliunan rupiah. Sejauh ini, kasus tersebut telah menjerat puluhan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sejak dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023 lalu, KPK telah menetapkan sebanyak 31 orang dan dua badan hukum atau korporasi sebagai tersangka. Proyek-proyek yang terindikasi melibatkan praktik korupsi mencakup pembangunan dan perbaikan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Dalam rangka pengembangan perkara, KPK juga telah memanggil dan memeriksa mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pada Maret 2026. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendalami informasi terkait proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek di lingkungan DJKA.
Seiring berjalannya penyidikan, muncul dugaan keterlibatan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lasarus. Sebagai informasi, Komisi V DPR merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan yang memiliki fungsi strategis dalam hal pengawasan dan persetujuan alokasi anggaran kementerian terkait
Hingga berita ini disusun, KPK belum mengumumkan status hukum resmi Lasarus dalam perkara tersebut. Penyidik menyatakan masih terus mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari berbagai saksi guna mengungkap secara lengkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi ini.
KPK menegaskan bahwa seluruh proses penanganan kasus akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, serta akan didasarkan sepenuhnya pada bukti-bukti yang sah dan terkuat yang diperoleh selama penyidikan.
Red; KN
