KETAPANG – Polemik dugaan keterlibatan elit politik dalam pengelolaan program strategis Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG di Kabupaten Ketapang semakin memanas dan memunculkan kontroversi. Setelah Anggota Partai Gerindra, Riyan, membantah keras memiliki kaitan dengan pengelolaan dapur tersebut, sejumlah rekan sesama anggota legislatif justru membuka fakta yang bertolak belakang, lengkap dengan bukti lokasi dan keterlibatan keluarga.
Klarifikasi Riyan: “Info Salah, Cek di Sistem”
Sebelumnya, melalui percakapan dengan awak media pada Selasa (21/4), Riyan menegaskan dirinya bersih dari urusan pengelolaan dapur MBG yang tersebar di wilayah Delta Pawan, Benua Kayong, dan Jelai.
“Maaf, info yang didapat salah Om. Kemarin juga ada yang menginfokan begitu beberapa bulan lalu. Saya tidak ada mengelola dapur MBG. Cek saja di sistem, ada nama saya tidak sebagai pengelolanya? Ini punya siapa,” ujar Riyan tegas.
Ia juga menampik adanya hubungan kekerabatan dengan pihak pengelola dan meminta masyarakat menanyakan langsung kepada yayasan yang menjadi mitra resmi.
Fakta Terbalik dari Sesama Dewan: “Punya Die Semue”
Namun, narasi tersebut runtuh setelah sejumlah anggota DPRD Ketapang lainnya angkat bicara. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal yang meminta anonimitas, keberadaan Riyan justru sangat lekat dengan aset dan manajemen operasional di lapangan.
“Belakang Babul Khair, Sei Kinjil, DG Jelai punye die,” tegas salah satu anggota DPRD, memastikan bahwa titik-titik lokasi strategis tersebut adalah milik dan dikelola oleh Riyan.
Tidak berhenti di situ, keterangan lain bahkan mengungkap adanya pola penguasaan oleh satu kelompok keluarga.”Die semueam same tak beri dua beradik.mau jadi pengusaha e,mau jadi pejabat publik e” ungkap sumber lain dengan sangat lugas.
Frasa “dua beradik” ini ditengarai kuat merujuk pada keterkaitan darah antara Riyan dengan salah satu oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Hal ini menegaskan indikasi kuat bahwa program pemerintah ini justru dikuasai oleh lingkaran keluarga pejabat, meski berusaha disamarkan dalam administrasi.
Sosok Mahrus ahli gizi: Rela Menutup CV AZILAZAdari demi Fokus Kelola MBG
Di balik layar operasional, nama Mahrus menjadi sorotan utama. Sosok yang dikenal sebagai ahli gizi ini dipercaya memegang kendali teknis di Dapur MBG Delta Pawan.
Fakta mengejutkan terungkap bahwa demi memegang penuh kendali dalam program ini, Mahrus dikabarkan bahkan rela berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur di sebuah CV. AZILAZA, Langkah berani ini dinilai menunjukkan seberapa besar keterlibatan dan loyalitasnya terhadap pengelolaan dapur yang disebut-sebut milik keluarga politisi tersebut. Belakangan diketahui bahwa sosok MAHRUS Merupakan Keponakan dari OKNUM politisi dari partai Gerindra tersebut.
Dampak Polemik Ini: Merusak Citra dan Menghambat Tujuan Program
Kontroversi saling bantah ini tentu membawa dampak luas, tidak hanya bagi citra politik namun juga keberlangsungan program nasional:
1. Hilangnya Kepercayaan Publik (Erosi Kepercayaan)
Masyarakat menjadi skeptis dan ragu terhadap integritas pejabat daerah. Ketika program yang seharusnya murni untuk kesejahteraan rakyat justru dikaitkan dengan kepentingan bisnis kelompok atau keluarga pejabat, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan legislatif akan runtuh.
2. Dugaan Potensi Konflik Kepentingan
Jika terbukti benar bahwa anggota dewan atau keluarga dekatnya yang mengelola, ini memunculkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan. Bagaimana mungkin fungsi pengawasan DPRD berjalan maksimal jika salah satu anggotanya justru menjadi pihak yang diawasi atau bahkan pelaku usaha dalam proyek tersebut? Ini berpotensi melanggar kode etik dan aturan disiplin pejabat publik.
3. Tujuan Program Bisa Tergeser
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, jika pengelolaannya diselimuti kabur dan diwarnai perebutan pasar atau monopoli oleh kelompok tertentu, dikhawatirkan kualitas bahan baku, nilai gizi, dan target penerima manfaat justru menjadi prioritas kedua setelah keuntungan semata.
4. Menimbulkan Persepsi Negosiasi Politik
Publik bisa menilai bahwa program ini dijadikan ladang bisnis atau kompensasi politik bagi kelompok tertentu, sehingga esensi kemanusiaan dan pelayanan publik menjadi pudar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut maupun pembuktian data administrasi yang terbuka untuk publik. Masyarakat pun menunggu jawaban nyata, apakah ini sekadar isu atau fakta yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi siapa saja yang namanya disebutkan dalam pemberitaan, sesuai undang undang pers no 40 tahun 1999 tentang pers
Red KN
