KETAPANG – Kebuntuan informasi di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang semakin mencolok. Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) justru memilih diam seribu bahasa, meskipun isu kuat beredar bahwa satu kontraktor diduga mengakomodir seluruh kegiatan Paket Penunjukan Langsung (PL) di bidang tersebut. Sikap tertutup ini justru semakin memperkuat dugaan adanya praktik kotor yang merajalela.
Informasi ini pertama kali terungkap melalui pengakuan Sadimin, staf di Bidang Perkebunan, yang secara langsung menyampaikan kepada awak media melalui pesan singkat WhatsApp. Menurutnya, seluruh paket kegiatan PL tersebut dikendalikan oleh satu pihak tertentu, yang diduga adalah seorang kontraktor senior yang sudah lama beroperasi di lingkungan dinas tersebut.
Bahkan, diketahui bahwa kontraktor tersebut diduga menjadi koordinator utama yang mengetahui seluruh detail lokasi dan pelaksanaan kegiatan. Pola yang digunakan pun diduga menggunakan cara lama, yaitu dengan mengutus orang lain sebagai pengurus dan meminjam nama perusahaan lain untuk legalitas, sehingga sulit dilacak kebenarannya.
Ironisnya, meskipun bukti dan informasi sudah cukup jelas, upaya tim investigasi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada Kadis maupun Kabid Perkebunan tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat tersebut tidak memberikan jawaban apa pun, seolah-olah menutup mata terhadap masalah yang sedang terjadi.
Sikap diam ini memicu kemarahan dan kritik tajam dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemimpin dalam mengelola bidang yang diamanahkan, serta indikasi kuat adanya upaya menutupi kebenaran.
“Bobroknya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau pemimpinnya saja diam, apa yang bisa diharapkan? Apakah mereka takut atau memang ada kepentingan pribadi yang dilindungi?” ujar salah satu kontraktor,
Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin menguat setelah diketahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tiba-tiba sudah diumumkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ketapang dan sudah menunjuk pemenangnya. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana proses penunjukan bisa berjalan begitu cepat dan lancar tanpa ada transparansi, sementara pejabat yang bertanggung jawab justru menghindar dari pertanyaan.
Masyarakat menuntut agar pihak berwenang segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Mereka menuntut kejelasan mengenai siapa sebenarnya kontraktor yang dimaksud, bagaimana mekanisme penunjukan dilakukan, dan apakah benar ada oknum di dalam dinas yang terlibat dalam permainan ini.
“Jangan biarkan anggaran daerah habis sia-sia dan masuk ke kantong orang yang tidak berhak. Hukum harus ditegakkan, dan siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab,” tegas nya.
Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah dan instansi pengawas untuk membongkar kasus ini, demi memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.
Red : KN, JK
